Bicarakan keanggotaan West Papua, Sogavare mulai tur MSG

Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare saat bertemu pimpinan ULMWP di Honiara tahun lalu – Jubi/Victor Mambor

Jayapura, JUBI - Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare memulai turnya ke Ibukota negara-negara anggota MSG, Jumat (13/1/2017).

Dilansir RNZI (13/1) Tur ini dilakukan Sogavare setelah gagalnya penyelenggaraan KTT para pemimpin MSG tahun lalu akibat perbedaan pandang bagaimana memposisikan diri terhadap isu West Papua.

Bulan lalu, beberapa menteri luar negeri negara-negara MSG bertemu di Port Vila dan membuat rekomendasi keanggotaan MSG, namun Frank Bainimarama , Perdana Menteri Fiji tidak hadir.

Kepulauan  Solomon dan Vanuatu selama ini yang terus membuka diri mengakomodir keanggotaan penuh West Papua di MSG sementara Fiji dan PNG menolaknya.

Indonesia yang menganggap West Papua adalah bagian Melanesia dari NKRI, sebagai anggota asosiasi berkeinginan mencegah ULMWP mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.

Sogavare dijadwalkan bertemua Charlot Salwai, kolega politiknya di Port Vila serta juru bicara gerakan FLNKS Kaledonia Baru, Victor Tutugoro. DIa kemudian bertolak ke ke Suva, Fiji dan Port Moresby, PNG.

Menurut informasi kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon, melalui tur tersebut Sogavare juga akan mengajukan Revisi Kriteria status Keanggotaan Observer, Keanggotaan Associate dan Pedoman baru MSG kepada para pemimpin tersebut.

Perdana Menteri bersama delapan anggota delegasinya, termasuk sekretaris MSG, pejabat kementerian luar negeri dan perdagangan serta anggota kepolisian khusus akan kembali ke Honiara 26 Januari mendatang.(*)

Sumber: Jubi Papua

Sogavare: Demi West Papua, MSG Akan Luaskan Dukungan

PM Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare saat bertemu ULMWP di Honiara, awal tahun 2016 - Dok. Jubi

Jayapura, B-News – Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare menegaskan bahwa Melanesia Spearhead Group (MSG) akan mengikutsertakan Mikronesia, Polinesia, dan negeri-negeri Afrika untuk berjuang melawan pelanggaran HAM di West Papua.

Sogavare mengungkapkan hal tersebut di hadapan Parlemen Kepulauan Solomon ketika ditanyakan oleh Pemimpin Oposisi, Jeremiah Manele, Kamis, (15/12) seperti dilansir Solomon Star Jum’at (16/12/2016).

Menurut Sogavare, Papua Nugini dan Fiji sudah jelas memilih jalan berbeda atas persoalan West Papua dan tidak berkeinginan mengikuti tujuan dan pendirian MSG.

“PNG itu berbatasan langsung dengan Indonesia dan memilih lebih berhat-hati, sedangkan Fiji sudah punya hubungan yang kokoh dengan Indonesia,” ujar Sogavare.

Atas dasar itulah, lanjutnya, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia baru akan mengikutsertakan negeri-negeri Mikronesia dan Polinesia serta kelompok non aliansi di Afrika,” ujarnya.

Lebih lanjut Sogavare menegaskan pemerintahannya akan terus melanjutkan diplomasi terkait isu West Papua melalui pengiriman utusan khusus untuk berkonsultasi dan menjalin hubungan di negeri-negeri Pasifik.

“Kami kirimkan utusan untuk bicara dengan para pemimpin di dalam lingkaran kami sendiri dan keluar Melanesia,” ujar Ketua MSG tersebut.

Rex Horoi adalah utusan khusus Kepulauan Solomon untuk persoalan West Papua. Sogavare mengatakan masa tugas utusan tersebut akan berakhir setelah dua tahun periode kepemimpinannya di MSG.

Namun, Sogavare menghendaki persoalan ini dibicarakan di Parlemen untuk mencari cara agar tugas-tugas (penanganan West Papua) tersebut bisa tetap berlanjut walau kepemimpinannya di MSG selesai.

Indonesia sebaiknya memahami

Jeremiah Manele, Pemimpin Oposisi parlemen Solomon di kesempatan itu mengakui bahwa persoalan West Papua adalah isu kompleks karena keterkaitan antara pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri.

Namun, lanjutnya, inilah pertama kalinya Pemerintah Solomon mengambil langkah proaktif terkait kebijakan ini.

“Penting sekali bagi Indonesia untuk memahami posisi kita,” kata Manele sambil berharap bahwa konsultasi dan jalinan hubungan dua arah di Pasifik tersebut dapat berlanjut. “Hal itu bisa membantu Indonesia mengerti darimana asal usul kita,” tambahnya.

Manele juga mendukung kebijakan pemerintah Kepulauan Solomon terhadap West Papua dengan menambahkan bahwa pendekatan yang sudah dilakukan sekarang tidak kontra produktif.

“Saya kira sebaiknya memang pendekatan konsultatif dan lebih dua arah harus kita lanjutkan terkait persoalan ini, agar tidak kontra produktif,” ujarnya.

Manele juga mendukung gagasan melanjutkan kebijakan ini di Parlemen setelah periode Horoi berakhir.

Awal November lalu sebuah pernyataan sikap dari Kelompok Oposisi Parlemen sempat menggugat Perdana Menteri Sogavare atas kebijakannya yang dinilai sangat konfrontatif terkait West Papua. Oposisi menghendaki perubahan pendekatan terkait isu tersebut.

“Kita semua peduli masalah pelanggaran HAM di West Papua. Namun ada cara lain menangani isu ini ketimbang mengambil pendekatan konfrontatif seperti yang dilakukan Perdana Menteri. Itu tak saja sudah mengintervensi kedaulatan Indonesia, namun juga urusan domestik negara itu,” ujar pernyataan tersebut.

Namun, dengan pernyataan tanggapan Jeremiah Manele, pemimpin oposisi, Kamis lalu itu di hadapan parlemen, tampaknya Pemerintah Solomon dan Parlemen pada akhirnya melanjutkan komitmen mengadvokasi persoalan pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri West Papua dengan pendekatan yang lebih partisipatif.(*)

Sumber : Jubi Papua

Pidato 1 Desember 2016 Sekjen ULMWP

Ilustrasi / Dok Jubi

Papua……Merdeka, Merdeka,Merdeka

Seluruh rakyat bangsa Papua Barat yang tersebar di seluruh dunia, khususnya yang hari ini kumpul di Lembah Agung Balim-Jantung Papua, Wilayah Adat Lani Pago. Saya atas nama pribadi dan keluarga serta seluruh pengurus United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) baik yang di luar negeri maupun di tanah air saya hendak menyambut dengan salam khas dari Wilayah ini yang kini popular di seluruh dunia, waa….waa… waaa….. waaaa.

Hari ini, sebagaimana biasa setiap tanggal 1 December kita berkumpul untuk rayakan peristiwa yang terjadi 54 tahu lalu di Holandia Baru. Yakni saat bendera bintang Kejora dikibarkan untuk pertama kali dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dinyanyikan serta simbol nasionnal lainya seperti nama bangsa dengan wilayahnya di umumkan. Peristiwa ini dilihat pula sebagai saat lahirnya sebuah bangsa baru bernama Papua Barat. Tentu saja pandangan demikian itu ada benarnya, karena kalau saja Belanda dan bangsa barat tidak menghianati apa yang mereka wartakan, Bangsa Papua semestinya merupakan negara pertama yang merdeka dari berbagai colonial eropa yang menguasai bangsa bangsa di wilayah Melanesia, Polinesia dan Micronesia.

Sayang, sejarah berputar kearah yang berbeda. Negara Kolonial Belanda keluar denga watak aslinya sebagai bangsa pedagang, mereka sama sekali tidak perdulikan dengan nasib dan masa depan bangsa Papua. Mereka sama sekali tidak melibatkan pemimpin resmi bangsa Papua yang sudah mereka siapkan selama kurang lebih 10 tahun sebelumnya. Belanda dan Amerika sama sekongkol untuk jual bangsa Papua kepada colonial baru bernama Indonesia melalui perjanyian New York yang di tanda tangani di markas besar PBB di kota New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian ini merupakan lebih dari sebuah transaksi perbudakkan.  Karena yang di jual adalah bukan saja kebebasan dari 1025 orang yang di ditodong dengan moncong senjata melainkan yang mereka perdagangkan adalah nasib dan masa depan sebuah bangsa: bangsa Papua. Sebagai imbalannya, Belanda menikmati keuntugan ekonomi dari berbagai perdagangan hingga hari ini dan Indonesia membayar Amerika dengan menyerahkan gunung emas Nemangkawi dari tanah papua yang di tambang oleh perusahaan raksasa Freeport MacMoRan.

Saudara saudari rakyat bangsa Papua yang saya hormati. Setiap kali kita memandang bintang kejora dalam apapun bentuknya senentiasa memperkuat sentiment kebangsaan kita. Setiap kali kita menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua, membakar rasa cinta akan tanah air kita, Tanah Papua. Semua itu merupakan darah yang mengalir dalam diri setiap anak negeri yang terus bahu membahahu berupaya mewujudkan negara Papua Barat. Kemerdekaan itu diperjuangkan silih berganti oleh berbagai kepemimpinan nasional melalui aneka wadah nasional yang diawali oleh Komite Nasional Papua Barat (1961), Kongres Rakyat Papua II (2000)  hingga United Liberation Movement for West Papua (2014).

Sekali lagi kalau dalam Kongres Papua I menghasilkan symbol-simbol nasional maka dalam kongres Papua kedua, rakyat papua melalui resolusinya memutuskan bahwa sejarah integrasi Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia di luruskan. Yakni bahwa (aa) rakyat Papua Barat adalah berdaulat sebagai sebuah bangsa sejak 1 Desember 1961, bahwa (bb) rakyat bangsa Papua menolak perjanjian new york baik dari sisi moral maupun hukum karena di susun tanpa melibatkan perwakilan bangsa papua dan bahwa (cc) rakyat bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil pepera (hak penentuan nasib sendiri) karena di laksanakan secara paksa, penuh intimidasi dan pembunuhan secara sadis, disertai aneka kejahatan militer dan berbagai macam perilaku tidak tidak bermoral yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan karena itu melalui Kongres II ini rakyat bangsa Papua menuntut PBB untuk membatalkan resolusi  2504, 19 November 1969.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Papua yang demikian ini, ULMWP sadar akan tugasnya dalam mewujudkan kedaulatan bangsa. Tantangannya adalah bagaimana bisa memastikan dukungan dari (paling tidak) 1 per tiga jumlah anggota Negara Anggota PBB. Untuk itu, ULMWP merobah pola diplomasi, tidak seperti di tahun 60an dan sesudahnya yakni lobbynya tidak lagi bertolak dari Papua ke dunia barat dan Africa. ULMWP focuskan dukungan dari negara negara di kawasan Pasifik. Dalam dua tahun pertama, ULMWP memperkuat basis dukungan di seluruh kawasan ini melalui jaringan adat, NGO, Gereja adan kalangan terdidik serta politisi. Secara kelembagaan, ULMWP menjadi anggota oberserver dan kini dalam proses menjadi anggota penuh MSG. Dalam tahun kedua dukungan itu meningkat dari wilayah Melanesia kepada polinesia dan Micronesia melalui wadah baru bernama Pasifik Island Coalition on West Papua atau PICWP yang dibentuk atas inisiative dari Perdana Menteri Solomon Island, Manase Sogovare yang juga adalah Ketua MSG.

Darisi sisi dukungan politik, Lobby ULMWP berhasil memasukan masalah Papua menjadi salah satu masalah utama di kawasan pasifik. Dalam sidang tahunan (2015) Negara Negara Anggota Forum Pasifik|PIF memutuskan untuk mengirim tim pencari fakta ke papua. Indonesia menolak dan keputusan ini tidak bisa di wujudkan tetapi secara politik kita menang. Dalam sidang tahun ini (2016) pimpinan Negara anggota PIF dalam Komunike kembali memutuskan bahwa masalah papua akan selalu menjadi agenda pimpina dalam setiap pertemuan tahunan. Selain itu, tidak kurang dari 7 Negara bersama sama mengangkat masalah Papua. Isinya bukan saja mempersoalkan aneka masalah pelanggaran hak asasi Manusia. Lebih daripada itu mereka minta tanggungjawab PBB untuk intervensi termasuk menggugat tanggungjawab dalam membuka kembali menguji keabsahaan daripada perjanjian new York and pelaksanaannya.

Saudara-saudari rakyat bangsa Papua. Kerja keras anggota ULMWP pun tidak hanya terbatas di kawasan pasifik tetapi juga terjadi di Indonesia. Rakyat Indonesi terutama di  kalangan terdidik sudah mulai akui aneka kejahatan yang dilakukan pemerintah dan militer Indonesia terhadap rakyat papua barat. Lebih daripada itu dalam minggu ini kita baru menyaksikan dideklarasikannya Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua). Gerakan rakyat Indonesia inipun kini meningkat kepada dukungan terhadap hak bangsa Papua Barat untuk merdeka sebaga bangsa berdaulat. Sementara itu, rakyat berbagai kelompok orang Papua di Belanda pun bangkit untuk menuntut dalam sebuah gugatan hukum tanggungjawab Belanda yang lalai dalam melindungi kepentingan rakyat Papua. Dalam proses gugatan secara hukum tersebut, sejawak awal mereka melakukan konsultasi dengan United Liberation Movement for West Papua. Dan akhirnya perlu dipahami bahwa kebangkitan negara negara di pasifik ini membuat tidak sedikit negara anggota PBB dari berbagai belahan bumi lainnya yang terpukau dan mengikuti secara serius setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia dan Papua.

Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kemajuan diatas. Karena semua terjadi sebagai buah dari kasih karuniaNya. Selain itu, dibalik kemajuan di atas kini kita dihadapkan pada tantangan yang semakin hari semakin berat. Karena itu ULMWP memerlukan dukungan doa dan dana dalam menunjang aneka lobby politik di berbagai belahan bumi. Karena sejak bulan September 2016 focus lobby sudah bergeser dari Pasifik kepada dunia. Focus utama ULMWP bukan lagi semata mata memastikan keanggotaanya di MSG melainkan bagaimana membentuk Kualisi Pendukung Papua Barat di berbagai belahan bumi lainnya. Dukungan ini bukan sekedar dalam bentuk sekali dua kali pernyataan politik tetapi dukungan yang konsisten termasuk ikut mencari dukungan anggota PBB lainnya. Semua orang Papua perlu bangkit untuk lobby dengan caranya sendiri berbagai maam negara di dunia darimana pun kita berada. Kasih tahu kepada mereka bahwa kami mohon suara dukungan mereka dalam ketika anggota PBB bersama sama membatalkan resolusi 2504 tahun 1969 dan membiarkan bangsa papua hidup berdaulat secara damai.

Allah Bangsa Papua dan leluhur moyang kita, seluruh darah dari pejuang terdahulu kita memberkati kita sekalian.

Papua…..Merdeka, Merdeka,Merdeka (*)

#Dekolonisasi #FreeWestPapua #PapuaMerdeka #Referendum #Self_Determination #ULMWP

Sumber : Tabloid Jubi

AKSI DEMO DAMAI DUKUNGAN SOLIDARITAS UNTUK PAPUA BARAT

AWPA SYDNEY NEWS Photo Doc

Sekitar 50an masa rakyat berunjuk rasa demo damai pada tanggal 2 Oktober 2016  untuk menunjukkan solidaritas dengan rakyat Papua Barat, dan untuk memprotes genosida yang sedang berlangsung dan perampasan yang telah dilakukan oleh negara Indonesia yang rakus terhadap penduduk pribumi sejak 1960-an.

Setelah beberapa pidato bersemangat, termasuk oleh anggota masyarakat Papua Barat lokal kecil di pengasingan, demontrasi damai  untuk dukungan solidaritas  singkat dari Balai Kota ke Parlemen New South Wales.

AKSI ini juga menyatakan dukungan solidaritas untuk papua barat :

1. Tawaran Papua Barat untuk keanggotaan penuh di MSG;

2. Pemantauan Hak Asasi Manusia dan akses terbuka untuk wartawan asing di Papua Barat;

3. Fakta independen menemukan misi ke Papua Barat;

4. Penghapusan atau amandemen Perjanjian Lombok;

5. Bantuan untuk Papua Barat Pengungsi di PNG; dan

6. Sebuah referendum PBB-diawasi di Papua Barat.

Pernyatan dari solidaritas dari sydney untuk rakyat papua barat


Sumber :AWPA Sydney News

ULMWP dijamin ‘Full Member’ di MSG

Delegasi pada pertemuan Menteri Luar Negeri MSG, di Fiji, 16 Juni 2016 - Melanesian Spearhead Group secretariat

BaliemNews - Dengan maupun tanpa kehadiran PNG dan Fiji pada KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) Desember mendatang, pemimpin Vanuatu, Kepulauan Solomon dan New Caledonia akan menjamin keanggotaan penuh West Papua di MSG.

Jaminan tersebut diberikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon, sekaligus ketua MSG, Manasseh Sogavare, setelah bertemu Ketua Asosiasi Free West Papua Vanuatu (VFWPA), Pastor Allan Nafuki, dan para pemimpin ULMWP Jakob Rumbiak, Benny Wenda, dan Andi Ayamiseba minggu lalu.
“Sekarang saya bisa pulang ke rumah di Pulau Erromango dan tidur dengan damai bersama cucu-cucu saya,” kata Allan Naruki seperti dilansir Vanuatu Daily Post Sabtu, (9/10/2016).

Naruki mengatakan, West Papua telah menderita akibat brutalitas kolonial dan kematian selama 54 tahun dibawah kekuasaan Indonesia. “Saya percaya, masanya sudah tiba bagi rakyat Melanesia di West Papua untuk menikmati penentuan nasib sendiri,” katanya dengan dengan yakin.

Dia juga menegaskan semua organisasi masyarakat sipil di PNG, Kepulauan Solomon, Vanuatu, New Caledonia, dan Fiji 100% mendukung sikap pimpinan MSG ini. “Saya mau tekankan, rasio dukungan (terhadap keanggotaan penuh ULMWP di MSG) itu 100%, sekali lagi 100%.”

Sebelumnya seperti dilansir Radio New Zealand (3/10), mantan perdana menteri Vanuatu, Barak Sope mengatakan MSG menjadi tidak efektif akibat ulah permainan (pemerintah) Fiji dan PNG.
KTT MSG, yang seharusnya dilakukan minggu-minggu ini, ditunda tanpa penjelasan. Hal ini terjadi karena MSG  berjuang untuk keanggotaan penuh ULMWP, yang ditolak oleh Indonesia.

Barak Sope, pendukung loyal kemerdekaan West Papua, mengatakan ketidakefektifan akibat ulah Fiji dan PNG ini, yang didukung Indonesia, telah membuat keputusan MSG terus tertunda-tunda terkait ULMWP.
“Saya kita ini permainan saja antara pemerintah PNG dan Fiji,” ujarnya. “Mereka bekerja sama dengan Indonesia, dan mereka tidak mendukung rakyat Melanesia di West Papua yang menghendaki kemerdekaan. Karena itu terus tertunda-tunda.”

Dia meminta agar ketiga anggota MSG lainnya, Vanuatu, Kepulauan Solmon, dan FLNKS-New Caledonia, harus terus jalan dan membuat keputusan tanpa Fiji dan PNG.
Pastor Nafuki, yang hadir dan kecewa karena keanggotaan ULMWP menjadi tertunda di KTT MSG Juli lalu, tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang terjadi di Honiara waktu itu. Namun sumber terpercaya mengatakan PNG dan Fiji keluar dari KTT tersebut.

“Sekarang mereka berulah lagi di Port Vila, membuat alasan serupa untuk menunda pertemuan,” ujar Nafuki yang padahal telah menyiapkan berbagai kegiatan masyarakat sipil untuk memastikan keanggotaan ULMWP pada KTT yang sedianya dilakukan Oktober ini.

Pada pertemuan dengan Ketua MSG minggu lalu, Nafuki memaparkan “rencana strategis” nya kepada Perdana Menteri Vanuatu, Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare dan Victor Tutugoro-New Caledonia, untuk mencari terobosan guna menolong West Papua tanpa Fiji dan PNG.

“Sejauh yang dipahami masyarakat sipil, jika dua dari tiga anggota MSG hadir maka teruskan keputusan, namun mesti berhati-hati juga untuk tidak melanggar konstitusi MSG,” ujar Nafuki.

Dengan nada gembira, Nafuki lalu mengulang kembali respon Ketua MSG, Manasseh Sogavare, pada pertemuan minggu lalu.

Menurut Nafuki, PM Sogavare menegaskan jika Fiji dan PNG tidak hadir pada KTT MSG di minggu kedua atau ketiga Desember mendatang, tiga negara anggota tidak punya alternatif lain selain melanjutkan pertemuan dan memutuskan West Papua menjadi anggota penuh MSG.

Ketika ditanya bagaimana sikap Indonesia terkait rencana ini, Nafuki mengatakan, “itu tidak didiskusikan. Kepentingan saya hanya bagaimana caranya West Papua bisa menjadi anggota penuh MSG,” ujarnya.
Bagi Nafuki, konfirmasi Ketua MSG ini sudah memberi dia dan seluruh anggota VFWPA dan organisasi masyarakat sipil di Melanesia 100% harapan bagi perubahan nasib West Papua.
“Ini berita sangat baik bagi kami! Waktu itu kami duduk bersama dengan Andy (Ayamiseba), Benny (Wenda), dan Jacob (Rumbiak) dan jajaran saya di meja yang sama,” kata Nafuki.

Dikonfirmasi Jubi, Sabtu (9/10/2016), Andy Ayamiseba membenarkan pertemuan tersebut. “Betul, kami sudah lakukan pertemuan dengan PM Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, di Port Vila,” ujarnya.(*)

Sumber: Tabloid JUBI