Mendengarkan rakyat Papua

Oleh Neles Tebay

Dr. Neles Tebay - Dok. Jubi

PEMERINTAH Presiden Joko “Jokowi” Widodo mempunyai perhatian yang begitu besar terhadap Papua dan berkomitmen untuk mempercepat pembanguan di sana. Guna mensukseskan pembangunan di Papua, rakyat Papua perlu didengarkan.

Dalam kunjungan pertamanya ke Papua, Desember 2014, Presiden Jokowi sendiri sudah mengakui betapa pentingnya mendengarkan rakyat Papua. “Rakyat Papua tidak hanya butuh pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan dan pelabuhan saja. Namun, rakyat Papua juga butuh didengar dan diajak bicara”, kata Jokowi di Jayapura (Tempo.co, 27/12-2014).

Presiden Jokowi, bahkan, menjadikan dialog sebagai fondasi untuk membangun Papua. “Semangat untuk mendengar dan berdialog dengan hati inilah yang saya gunakan sebagai fondasi untuk menatap masa depan Tanah Papua”, tambahnya.

Menurut keterangan Menkopolhukam Wiranto kepada para tokoh agama, tokoh adat, dan akademisi, di Jayapura, Presiden Jokowi berkeinginan untuk melakukan dialog dengan hati dengan rakyat Papua untuk mengetahui harapan dan keprihatinan mereka (Antaranews, 12/8, 2016).

Pemerintah bahkan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah Papua melalui dialog sehingga ingin melakukan dialog damai dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menegaskan, “Pemerintah akan terus melakukan dialog damai secara bertahap dengan kelompok-kelompok di Papua yang selama ini dianggap sebagai ancaman seperti Organisasi Papua Merdeka”, kata Ryacudu (CNN Indonesia, 27/5, 2015).

Presiden Jokowi dan pemerintahannya telah memilih jalan dialog membangun Papua dan menyelesaikan masalah-masalah di sana. Rakyat Papua juga menanti kesempatan berdialog dengan pemerintah.

Dalam dialog, rakyat Papua diberikan kesempatan untuk menyampaikan masalah, kebutuhan, dan harapannya. Dengan mendengarkan langsung dari mereka, Presiden dapat memahami berbagai permasalahan di Papua dari perspektif rakyat dan mengetahui bidang apa yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan. Pembangunan dimulai dengan menjawab masalah yang dirasakan oleh rakyat. Dengan cara seperti ini, pemerintahan Jokowi dan rakyat Papua dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang pembangunan, serta secara bersama menyelesaikan berbagai permasalahan dan menatap masa depan Papua.

Dengan dilibatkan dalam dialog, rakyat Papua akan merasa harga dirinya dihormati dan pandangannya didengarkan pemerintah. Maka, rakyat Papua akan semakin percaya kepada pemerintah. Mereka akan mempunyai rasa memiliki terhadap proses dan hasil dari dialog yakni pembangunan yang dilaksanakan di Tanah Papua. Kalau demikian, Bagaimana caranya melibatkan semua rakyat Papua dalam proses dialog?

Dialog Nasional

Proses dialog yang ditawarkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui policy brief-nya berjudul “Dialog Nasional: Membangun Papua Damai” (2016) dapat digunakan sebagai sebagai bahan acuan.

Dialog nasional, menurut LIPI, dilaksanakan secara bertahap. Pertama, proses dialog nasional dimulai oleh Presiden dengan menunjuk seseorang sebagai “Utusan Khusus” yang bertugas khusus untuk mempersiapkan dan menjamin terlaksananya dialog nasional.

Kedua, diadakan dialog internal pemerintah yang melibatkan semua kementerian/ lembaga di Jakarta untuk membangun pemahaman bersama tentang akar masalah dan menyepakati solusi bersama secara komprehensif.

Ketiga, dilaksanakan dialog internal Papua di Tanah Papua. Dialog pada tahap ini melibatkan masyarakat adat Papua, paguyuban migran, kelompok agama, pemerintah daerah (MRP/PB, DPRP/PB), LSM, media, kelompok kaum muda, akademisi, kelompok perempuan, kelompok professional, partai politik, pengusaha, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB), dan orang Papua di luar negeri. Dialog internal ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang akar masalah dan menyepakati solusi bersama secara komprehensif, mencapai pemahaman bersama antara seluruh warga Papua tentang Papua Tanah Damai, serta  membangkitkan kesadaran, komitmen, dan keterlibatan semua warga Papua dalam menciptakan dan memelihara Papua sebagai Tanah Damai.

Keempat, diselenggarakan rangkaian dialog sektoral. Menurut LIPI, dialog sektoral adalah forum yang menghadirkan pihak-pihak terkait untuk membahas perencanaan dan pelaksanaan program pada sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, HAM, kebudayaan, dll. Dialog sektoral perlu diadakan untuk menyelaraskan program-program kementerian/lembaga beserta pendanaannya sesuai dengan aspirasi masyarakat di Tanah Papua. Peserta dialognya adalah pemerintah pusat (kementerian/lembaga terkait), dinas terkait dari provinsi dan kabupaten/kota, elemen-elemen masyarakat sipil (LSM, perguruan tinggi, dan pihak lain yang terkait), dan media.

Kelima, diadakan dialog nasional untuk rekonsiliasi. Dialog nasional ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat dan elemen masyarakat sipil yang direkomendasikan dari Konferensi Perdamaian Papua (KPP) tahun 2011. Dialog nasional pada tahap kelima ini membutuhkan mediator yang adalah pihak ketiga yang disepakati oleh pemerintah dan masyarakat Papua. Tempat, waktu, dan agenda dialog nasional ditentukan kemudian dan harus disepakati bersama.

Keseluruhan proses dialog nasional akan berdampak pada terciptanya Papua sebagai Tanah Damai dalam rumah Indonesia, dimana orang yang hidup di Bumi Cenderawasih dapat menikmati keadilan, partisipasi, rasa aman dan nyaman, harmoni, kebersamaan dengan orang lain, pengakuan terhadap harga diri, komunikasi yang benar, kesejahteraan, kemandirian, dan kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan.

Diharapkan bahwa dialog ini dapat terjadi sebelum masa pemerintahan Jokowi berakhir tahun 2019. (*)

Penulis adalah dosen STF Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura

Sumber: Jubi Papua

Tak Semua Bisa Sepertimu Alexander Yemi Yanto Togodly

Alexander Yemi Yanto Togodly, Pejuang Pembebasan Papua Barat, Sekretaris Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite  Kota Surabaya, Jawa Timur.

 

 

Jiwa dan Anuhgerah yang besar kau miliki itu membuatmu jatuh sakit, membuat mereka yang tak senang perjuanganmu yang mulia itu tersenyum, seolah kau adalah pencuri dan penghianat, namun rakyatmu yang kau tinggalkan tahu bahwa kau adalah pejuang pembebasan, mereka tahu kebenaranmu.

Kebenaran yang kau miliki membuatmu pergi begitu cepat, kau pekerja keras, kau tak kenal lelah, kau tak kenal takut, kau mengorbankan segalah yang kau miliki, kau adalah sosok yang peduli atas kaummu, kau selalu berkata kenapa harus rakyatku yang tersiksa ditangan orang tak bertangungjawab, itu membuatmu tersiksa dan kau tinggalkan sisah perjuanganmu untuk diketahui siapa sesunguhnya dirimu.

Disini aku mengores untukmu, aku tahu siapa dirimu, kau telah menyadarkan kami untuk mengikuti kebenaran yang kau tinggalkan, perjuanganmu tidak akan sia-sia, kau telah menyadarkan banyak mahasiswa disini untuk membebaskan kaum tertindas ditanahnya sendiri, walaupun aku tahu aku bukanlah seorang pejuang tetapi aku mengetahui bagaimana sosok para pejuang yang sudah pergi dan termasuk dirimu Alexander Yemi Yanto Togodly, kau telah pergi begitu cepat, kau yang mudah, aku mengenalmu, kaulah pejuang termudah, kaulah sosok jiwa mudah yang penuh keras kepala.

Dikelak nanti generasi kaumu akan mengukir sejarahmu, bersama orang-orang hebat lainnya yang telah pergi karena kebenaran, kalian adalah pemilik hati besar, pemilik hati mulia, pemilik hati pembebasan, tak mau rakyatmu ditindas, tak mau hakmu dirampas, tak suka melihat mereka menangis, orang-orang hebat seperti kalian selalu pergi dengan cepat dan selalu begitu, hanya penghianat yang selalu bertahan hidup.

Nami yawu yongo nogo wagadogogin dektire, an nil wulagik ar dogogin o namiak.
Yogonda Nami, Yemi Yanto Aleksander Togodly. Someday we'll meet again.

By. Wandikbo BL

SEMUA KEJAHATAN PEMALSUAN PENIPUAN INDONESIA

Solidaritas Hollywood/foto-twitter

SEMUA KEJAHATAN PEMALSUAN PENIPUAN INDONESIA
MENGUASAI DAN MENDUDUKI WILAYAH PAPUA BARAT TIDAK ADA DASAR HUKUM YANG JELAS (CACAT HUKUM INTERNASIONAL).

Pelaksanaan PEPERA 1969 (Self-Determination) serta Hasilnya dalam Sidang Majelis Umum PBB dan Protes Negara-Negara Anggota PBB
a) Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat Oleh Pemerintah Republik Indonesia

Akhirnya, Penentuan Nasib Sendiri (Self-Determination) di Papua Barat telah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari tanggal 19 Juli 1969-4 Agustus 1969, yang dimulai dari Merauke sampai Sorong dan berkahir di Hollandia, Papua Barat.
Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat adalah tidak sesuai dengan New York Agreement 15th August 1962, dan juga tidak berdasarkan praktek Internasional sesuai mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana lasim digunakan dalam Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi daerah jajahan, berdasarkan aturan Hukum HAM Internasional.

Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat adalah dengan cara Indonesia yaitu, MUSYAWARA yang tidak pernah dilaksanakan oleh PBB di Negara mana pun di muka bumi. Hal ini adalah tindakan liar, yang pada hakekatnya adalah KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN.

b) Protes Bangsa Papua atas Pelaksanaan PEPERA 1969

Dengan demikian, maka pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat oleh Pemerintah Indonesia tidak dapat dibenarkan oleh siapa pun dan dari Hukum mana pun di Dunia. Itu sebabnya, bangsa Papua di bagian Barat pulau New Guinea telah melakukan protes keras dan sedang berjuang terus untuk memperoleh Hak Menentukan Nasib sendiri berdasarkan Legal Procedure, yang lasim digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani wilayah konflik, dimana merupakan daerah Jajahan yang dapat menjadi sengketa politik.

c) Protes Negara-Negara Anggota PBB atas Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB
 
Pada tanggal 3 November 1969, Hasil PEPERA 1969 di Papua Barat telah dilaporkan secara resmi oleh dua pihak. Laporan pihak pertama adalah oleh Wakil Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Soebandrio. Dan Laporan Pihak Kedua adalah oleh utusan PBB, yang mana diwakilkan oleh Dr. Fernandez Ordiz San. Setelah mendengar laporan dari kedua belah pihak, maka Negara-Negara Afrika dan Karibian yang dipimpin langsung oleh Chana dan Cabon telah dapat melakukan pengajuan keberatan atas laporan, tentang hasil Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat.
Hal ini dapat terjadi karena dinilai bahwa Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua bermasalah, dan juga metode pelaksanaannya tidak berdasarkan Mekanisme PBB. Kemudia Negara-Negara Afrika dan Caribian mengajukan permohonan penundaan waktu dua minggu untuk mempelajari Document yang dimaksud. Mengapa? Karena laporan ini perlu waktu yang cukup untuk di pelajari, kemudia dapat mengajukan dalam Sidang Lanjutan.

Akhirnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima usulan Channa dan Cabon kemuadian sidang ditunda untuk waktu dua minggu, terhitung dari tanggal 4 November 1969.

Selanjutnya, Majelis Umum PBB membuka kembali Sidangnya pada tanggal 19 November 1969, dengan agenda mendengarkan draf usulan dari Negara-Negara pihak protes dan juga oleh Indonesia dan Belanda.

Kemudian, Negara-Negara pihak protes, mengajukan draf dengan Resolusi bahwa Referendum ulang harus dan wajib dilaksanakan di Papua Barat dalam tahun 1975, dengan dasar alasan yang rasional. Mengapa? Karena setelah mempelajari laporan Indonesia dan Utusan PBB atas pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat, menunjukan bahwa hasil PEPERA tidak sah dan melanggar prosedur Internasional dan Musyawara adalah cara yang unik dan tidak dapat di terima oleh akal sehat.
Setelah mendengar draf usulan Negara-Negara Pihak protes, selanjutnya kiliran bagi Indonesia dan Belanda. Akhirnya, Belanda dan Indonesia mengajukan draf usulan bersama bahwa mereka siap membangun Papua, dengan perjanjian bahwa Indonesia siap melaksanakan pembangunan dan membangun Papua, yang terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk setempat, dan Belanda siap memberikan suntikan Dana demi terwujudnya semua program yang di masukan dalam draf usulan.

Dengan demikian Majelis Umum PBB dengan sangat hati-hati dan teliti, mengumumkan bahwa Sidang terhormat menerima draf usulan Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia.

Mengapa draf usulan Indonesia dan Belanda dapat di terima oleh Sidang Majelis Umum PBB?

Karena memang, Indonesia dan Belanda di backup penuh oleh Amerika Serikat dan PBB. Hal ini adalah suatu manuver politik kotor atas kepentingan Amerika dan Indonesia di Papua Barat, yang mana mengorbankan Hak Politik bangsa Papua Barat untuk Menentukan Nasib Sendiri, dan berdiri sebagai bangsa yang merdeka.

Berdasarkan draf usulan Indonesia dan Belanda, maka Majelis umum PBB telah mencatat dengan Resolusi 2504. Ingat, bahwa Resolusi ini bukan merupakan Pengesahan Hasil PEPERA 1969, melainkan hanya sebagai catatan (TAKE NOTE) untuk melengkapi prosedur Sidang tahunan PBB.

Semua ini terbukti dari Archive PBB yang tersimpan pada Kantor Pusat PBB di New York, Amerika Serikat, yang mana telah dapat diteliti oleh Dr. John Salfor (Akademisi Inggris) dan juga dapat diperkuat dari Buku karya Prof. P.J. Drooglever (Guru Besar Leiden University, Belanda).

Sumber: Faceook- Balingga Aminus

Pergerakan Papua Merdeka Mendunia, NKRI Sudah Mulai PUSING!

International West Papua Document photo

Ada beberapa kemajuan dari pergerakan kemerdekaan Papua pada tahun ini, yang membuat NKRI pusing.

1. Benny Wenda, diterima dengan pintu terbuka oleh Afrika Selatan, Ketua Opisisi, Cucu Nelson Mandela, Ketua Parlemen, Mantan PM Transkei (sebuah negara yang kemudian melebur ke dalam Afrika Selatan). Hanya menunggu waktu, Afrika akan menekan PBB dalam persoalan Papua. Presiden Afsel, sewaktu Wenda ada di sana, kemudian membatalkan kedatangannya ke Indonesia untuk menghadiri Gerakan Non Blok, dan pembatalan ini, terjadi hanya dalam hitungan 3 hari ( sesuatu yang amat jarang terjadi dalam protokoler kenegaraan). Akhirnya, Jokowi
yang semula berharap 1 mobil dengan Presiden Afsel dari Jakarta menunju Bandung menjadi malu. Indonesia kehilangan muka. Mitos persoalan Papua hanya menarik perhatian di Pasific telah terpecah. Afrika menaruh perhatian.

2. Benny Wenda bertemu dengan penerima Nobel Perdamaian Dunia, Uskup Agung Afrika Selatan, Desmon Tutu. Pada pertemuan ini, Desmon Tutu menjanjikan : " Ketika engkau bertemu lagi denganku, Papua telah merdeka !" Anggota kehormatan "the Elders" ini sudah pasti tidak bermain dengan kata-kata ketika mengucapkan hal ini. Pengaruh pribadinya, semisalnya lewat organ ini, yang beranggotakan Kofi Annan ( mantan Sekjen PBB), Martti Akhtisaari (Mantan Presiden Filandia), Jimmy Carter (mantan Presiden USA), sudah pasti bukanlah sebuah omongan iseng. Buktinya, 1 minggu kemudian, Kemenlu USA menguarkanpengumuman situasi HAM se dunia, dan mencatat ada "diskriminasi ras" (penjajahan) yang membuah orang Papua terpinggirkan. Pada 2 hari kemudian, Prancis lewat France 24, yang didanai oleh pemerintah Perancis, yang disiarkan dalam 3 bahasa (prancis,arab dan inggris) ke 250 juta penduduk dunia, mengirimkan permintaan resmi kepada Victor Mambor, redaktur Jubi, guna menjadi korespondensi mereka di Tanah Papua. Mitos, tiada "koneksi internasional" dalam persoalan Papua telah terpecah.

3. Page FWPC saat ini telah beranggotakan kurang lebih 196 ribu orang se dunia, yang tiap hari bertambah,
yang tiap hari mendapatkan pasokan info terkini dan terbaru terkait perkembangan situasi di tanah Papua.
Persoalan publikasi telah runtuh pada tahun ini. Mitos "berita tentang Papua bisa dikontrol" telah terpecah !

4. Victor Mambor, redaktur Jubi, pada hari Kebebasan Pers Dunia (WPDF) yang jatuh pada tanggal 3 Mei, melalui IFJ, yang
beranggotakan 600 ribu wartawan se dunia, memberikan penghargaan kepadanya. Pers dunia, telah mengirimkan signal perhatian terhadap persoalan Papua. Presiden Jokowi dalam kunjungan ke tanah Papua pada bulan Mei tahun ini, bahkan memberikan waktu khusus guna bertemu Victor Mambor, yang datang memenuhi undangan itu dengan berkaos oblong dan bersandal jepit. Jokowi "ketakutan" terhadap tekanan publik dunia, dan menjanjikan wartawan boleh bebas datang meliput (meski ini kemudian dianulir oleh Panglima TNI dan Menkopolkam). Pagar "larangan bagi pers asing meliput di Papua" mulai retak.

4. Telah bertambah dua negara lagi, selain Vanuatu ( yang "kebetulan" karena Sato Kilman yang PM, maka tidak bicara persoalan Papua di sidang UNGA pada tahun ini), yakni Tonga dan Salomon Island. Sekutu Papua semakin banyak.
Mitos " hanya satu negara" yang mendukung kemerdekaan Papua telah terpecah !

5. ULMWP telah masuk menjadi "pengamat" dalam MSG, sebuah forum dunia. Artinya rakyat Papua saat ini telah memiliki sebuah
wadah yang diakui oleh 6 negara di Pasific yang berhak membicarakan persoalan Papua. Persoalan tidak ada wadah representatif bagi rakyat Papua telah runtuh pada tahun ini. Mitos tiada representasi Orang Papua telah terpecah !

6. PIF, yang terdiri dari 12 negara, mengakui bahwa Papua "ada persoalan" dan bukan lagi persoalan internal Indonesia.
Ini adalah persoalan dunia, dan mereka mau mengirimkan Tim Pencari Fakta (biasanya beranggotakan para Menlu )
ke Tanah Papua. Wakil Menlu USA yang hadir merestui keputusan ini, dan meminta Indonesia taat. Australia dan Selandia Baru, juga menyetujui ini. Hal ini bahkan diawali pada bulan Agustus ketika PM PNG mempersoalkan persoalan Papua dalam pidato resmi kenegaraannya di depan PM Jepang pada pertemuan bilateral mereka. Mitos "Papua adalah persoalan internal Indonesia" telah runtuh pada tahun ini.

7. Ada 14 LSM baik lokal, nasional dan Internasioal (semisalnya, Fransiscan Internasional,yang memiliki koneksi dengan Vatikan, dll) yang mempersoalkan kasus Penembakan 2 Pelajar di Timika. Persoalan ini akan masuk dalam pengadilan Internasional. Mekanisme hukum Internasional mulai bekerja untuk kasus Papua. Ini semua diawali dengan Pidato dari Ketua Komisi Tinggi KOmisi HAM PBB, yang menyebutkan secara resmi, dalam pidatonya, ada persoalan di Papua. Penyebutan Papua di dalam
pidatonya ini, amat mempermalukan Indonesia, karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Mitos bahwa persoalan Papua, hanya diselesaikan dalam koridor hukum NKRI telah pecah.

8. Pada tanggal 26 Oktober 2015, akan ada pertemuan dari IPWP, yang beranggotakan 103 anggota Parlemen se Dunia, yang
mendukung kemerdekaan Papua. Pertemuan ini akan dilakukan di dalam gedung Parlemen Negara Inggris. Saat ini, dua anggota
dari gerakan ini, menjadi PM Inggris dan Ketua Opisisi Parlemen Inggris.

Mungkin demikian, sedikit daftarnya, yang menjelaskan mengapa NKRI pusing terhadap persoalan Papua. Sehingga Jokowi harus
membatalkan Jamuan Makan Malam dengan Presiden USA, Barack Obama, dan meminta jamuan makan malam dengan pihak
Kemenlu USA. Sudah pasti, dalam persoalan Papua, Jokowi akan berkata : "Beri kami waktu, tolong, tolong, beri kami waktu!"

Sumber ; Catatan Dari Papua

Undang-Undang Revolusi West Papua UURWP

Teks Pidato Perdana Menteri Solomon terkait West Papua di PBB

Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare saat berpidato dalam sidang Majelis Umum PBB pada hari Jumat, (23/9/2016) yang mana telanh menyoroti isu West Papua.

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/09/ini-teks-pidato-perdana-menteri-solomon-terkait-west-papua-di-pbb.html

Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare saat berpidato dalam sidang Majelis Umum PBB pada hari Jumat, (23/9/2016) yang mana telanh menyoroti isu West Papua.

New York, Baliem-News -- Berikut ini adalah teks pidato Perdana Menteri Solomon Island Hon Manasye Sogavare pada sidang Majelis Umum PBB di New York Amerika Serikat pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 yang dilansir di website resmi sekretariat pers Solomon Islands.

Teks Pidato 

Tuan Presiden, 

Solomon Islands sangat prihatin tentang pelanggaran hak asasi manusia Melanesia di West Papua. Pelanggaran hak asasi manusia di West Papua dan hak penentan nasib sendiri West Papua adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di West Papua yang menekankan dan menguatkan serta melekat antara hak untuk menentukan nasib sendiri yang dapat menyebabkan pelanggaran langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi. Prinsip kedaulatan adalah yang terpenting dalam lembaga apapun yang rasional dan dapat menghormatinya. Namun jika pembenaran kedaulatan terletak pada serangkaian keputusan yang dapat dipertanyakan, maka ada kasus untuk menantang legalitas argumen kedaulatan seperti halnya pada New York Agreement dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Kepulauan Solomon menambahkan 'suara untuk orang-orang dari negara-negara anggota lainnya dan organisasi masyarakat sipil yang peduli tentang pelanggaran hak asasi manusia di daerah Papua dan Papua Barat Indonesia. Sebagai ketua MSG yang mencakup Indonesia sebagai anggota asosiasi dan Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) sebagai pengamat, Solomon Islands menegaskan perlunya keterlibatan konstruktif dengan Indonesia dan berharap untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi pelanggaran manusia hak di West Papua.

Sumber: Tabloid Wani
 

Undangan Konferensi Pers di Semarang Terkait Penembakan yang Dilakukan oleh Brimob di Intan Jaya Papua

Gerakan Mahasiswa Peduli HAM Papua (GMPHP)

Poster Undangan Konferensi Pers di Semarang Terkait Pelanggaran HAM di Papua

Hal : Undangan Konferensi Pers

Kepada

Yth : Kepada kawan-kawan Media

Sebungan dengan menyikapi kasus penembakan yang terjadi, Sabtu (27/08/2016) terhadap 1 (satu) orang pelajar SMP N1 Sugapa atas nama Otinus Zondegau (16) yang ditembak mati oleh Brimob Detazemen Kompi C Biak, Polda Papua yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya, Papua

Maka kami Gerakan Mahasiswa Peduli HAM Papua (GMPHP) Mengudang kawan-kawan media untuk dapat hadir pada :

Hari/tanggal : Jumat, 2 September 2016

Waktu         : 14.00 WIB-selesai

Tempat        : LBH Semarang (Jl.Jomblangsari No. IV, No 17, Semarang)

Demikian undangan konferensi pers kami sampaikan, atas liputan dan perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Nara Hubung

Alex Zondegau

(081283069029)