HAM Papua di mata Dunia International saat ini

Oleh : Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi

Ilustrasi/Doc Jubi

BEBERAPA tahun lalu sebanyak 14 negara dari 74 negara yang hadir dalam sidang Working Group Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB, menyoroti masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Negara maju yang hadir dalam sidang pada tanggal 23 Mei 2012 dan menyoroti masalah HAM tersebut adalah Amerika Serikat, Australia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Norwegia, Prancis, Selandia Baru, Spanyol, Swiss. Sidang digelar sebagai mekanisme laporan 4 tahunan (2008-2012) di Swiss.

Ternyata jumlah negara yang menyoroti masalah HAM meningkat cukup tajam dibandingkan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2008 di mana hanya lima negara (Jerman, Prancis, Kanada, Belanda, Inggris) yang menyoroti masalah pelanggaran HAM di Papua.

Pada tahun 2014, tepatnya 26 Maret 2014 (2 minggu sebelum Pemilu Legislatif di Indonesia, 9 April 2014), 16 anggota Parlemen Uni Eropa (Graham Watson, Barbara Loch Bihler, Ana Games, Ivo Vajgl, Fiona Hall, Keith Taylor, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Susy de Martini, Vilja Savisaar- Toomast, Ifiaki Irazabalbeitia, Jean Lamberry, Bart Staees, Raul Rameva I Rueda dan Catherine Bearder), menyurati High Representative of The Union for Foreign Affairs and Security Policy, H.E. Baroness Catherine Ashton untuk menindaklanjuti masalah Pelanggaran HAM di Papua sebagai kelanjutan Rapat Dengar Pendapat anggota parlemen pada tanggal 23 Januari 2014.

Dalam pandangan anggota parlemen Uni Eropa tersebut, kembali digaris bawahi bahwa sejak integrasi Papua ke dalam Indonesia pada 1 Mei 1963, telah terjadi banyak kekerasan. Banyak orang Papua dibunuh, akibat operasi-operasi militer yang dilancarkan pada tahun 1960- 1980. Menurut pandangan mereka:

”Sementara kejahatan massal yang terjadi tidak diakui oleh Indonesia, pemerintahnya berupaya memperkenalkan adanya reformasi di Papua sejak tahun 1996. Militer dan Polisi telah dipisahkan dan Papua Barat telah diberi Otonomi Khusus pada tahun 2001. Namun reformasi yang sedang berlangsung tidak dapat menghasilkan akuntabilitas pihak keamanan terhadap pelanggaran -pelanggaran Hak Asasi Manusia”.

Anggota parlemen UE dalam surat tersebut, juga mengemukakan laporan dari gereja-gereja dan berbagai organisasi HAM di Papua tentang praktekpraktek pembunuhan kilat, penganiayaan, penahanan paksa, pembantaian dan larangan menyatakan pendapat secara bebas. Bahkan terjadi kepincangan dalam sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan.

Dilaporkan juga bahwa sejak tahun 2014 terdapat 74 tahanan politik, bahkan sekitar 25 aktivis dan warga masyarakat terbunuh antara Oktober 2011 sampai Maret 2013. Ekspresi pendapat secara damai, tentang aspirasi Papua merdeka, diredam dan dilarang secara paksa tanpa proses hukum. Para aktivis ditahan dan dituntut 20 tahun dalam penjara.

Mereka menilai bahwa dalam iklim konflik dan pelanggaran HAM yang demikian, maka: ”Pengamat PBB, organisasi kemanusiaan dan organisasi hak asasi manusia serta wartawan independen secara berkala ditolak atau berhadapan dengan pengaturan yang ketat untuk masuk ke Papua Barat. Selanjutnya , NGOs lokal terus melaporkan kejahatan oleh militer Indonesia terhadap masyarakat sipil di Papua.

Menyesalkan penjualan senjata kepada Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa, karena tidak mungkin dapat memonitor apakah senjata-senjata tersebut digunakan terhadap masyarakat sipil, mengingat tidak ada akses untuk organisasi internasional atau wartawan masuk ke wilayah itu.

Mereka juga menggaris bawahi adanya permintaan rakyat Papua untuk membuka ”Dialog Papua-Jakarta”. Para anggota Parlemen UE menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam beberapa pernyataan beliau tentang dialog.

Pada rapat kabinet tanggal 9 November 2011 Presiden SBY mengatakan:  ”Dialog antara pemerintah pusat dan saudara kita di Papua itu terbuka. Kita mesti berdialog, dialog terbuka untuk mencari solusi dan opsi mencari langkah paling baik selesaikan masalah Papua”.

Hal ini sejalan dengan apa yang yang ditegaskan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada perayaan Natal Nasional di Jayapura, 27 Desember 2014:  ”Rakyat Papua juga butuh didengarkan, diajak bicara. Kita ingin akhiri konflik. Jangan ada lagi kekerasan”.

Para anggota parlemen UE meminta untuk Uni Eropa segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut; Pertama, mendorong otoritas Indonesia untuk secara aktif berdialog dengan rakyat Papua Barat sebagai suatu solusi damai, sesuai seruan para aktivis damai baik di Papua maupun di Jakarta.

Kedua, meminta Indonesia untuk membuka isolasi wilayah konflik agar ada akses bagi pengamat independen termasuk pengamat Uni Eropa serta badan HAM PBB dan melindungi kebebasan media lokal di Papua. Ketiga, Meminta Indonesia untuk membebaskan para tahanan politik dan mengakhiri praktik penahanan mereka-mereka yang terlibat dalam aksi politik damai dengan tuduhan tindakan kejahatan.

Keempat, mendukung reformasi di Indonesia, agar para personel pihak keamanan yang melanggar HAM masyarakat sipil dapat diadili secara bertanggung jawab oleh pengadilan militer yang telah di reformasi dan penyiksaan yang dilakukan harus di proses sesuai ketentuan-ketentuan PBB.

Kelima, meyakinkan bahwa senjata yang diberikan kepada Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa tidak digunakan terhadap masyarakat sipil. Dengan meningkatnya sorotan internasional selama 53 tahun (1 Mei 1963-1 Mei 2016) Papua integrasi dengan Indonesia, menunjukkan bahwa perhatian internasional akan terus meningkat di masa mendatang terutama terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM maupun inkonsistensi pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua oleh Pemerintah.

Kita selama ini memandang penyelesaian Papua dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi. Padahal kita mengetahui bersama bahwa permasalahan di Papua sangat kompleks dan rumit, sehingga tidak dapat disederhanakan dengan hanya pendekatan ekonomi belaka. Suara hati orang asli Papua harus didengar.

Rakyat Papua harus diajak berdialog untuk menyelesaikan akar permasalahan di Papua secara tuntas dan bermartabat. Dalam kunjungan kedua pada tanggal 9 Mei 2015, dimana Presiden mencanangkan beberapa proyek pembangunan di Papua, dan juga memberikan grasi kepada lima narapidana politik, Presiden Jokowi menyatakan; ”Kita ingin menciptakan Papua dan Papua Barat sebagai wilayah yang damai, adil, dan sejahtera. Kalau ada masalah di provinsi ini segera diguyur air dan jangan dipanas-panasi lagi sehingga persoalan tersebut menjadi masalah nasional, bahkan internasional.”

Indonesia sebagai negara demokrasi nomor 3 di dunia perlu introspeksi diri manakala ada kekhawatiran yang berlebihan dengan memberi stigma separatis terhadap saudara-saudaranya orang Papua yang berbeda pendapat.

Pandangan tersebut tentunya sangat disayangkan dalam alam demokrasi dewasa ini. Menlu RI Marty Natalegawa setelah menghadiri sidang UPR Dewan HAM PBB di Swiss, 23 Mei 2012 mengatakan, bahwa isu hak-hak asasi manusia merupakan isu yang masih efektif sebagai pintu masuk internasionalisasi masalah Papua.

Secara implisit Menlu Marty ingin menegaskan bahwa masalah pelanggaran HAM di dalam negeri, terutama di Papua, belum ditangani dengan baik, dan menjadi alat efektif untuk internasionalisasi masalah Papua. Secara politik hak-hak konstitusional masyarakat asli Papua untuk hidup di alam kemerdekaan yang demokratis sebagai anak Indonesia masih jauh dari harapan.

Kita sangat meyakini bahwa tatanan sosial, ekonomi, politik maupun budaya yang selama 53 tahun diwarnai kekerasan di Tanah Papua bukan merupakan pilihan ideal bagi siapa pun di bumi Nusantara tercinta ini. Harapan rakyat Papua di bawah Presiden Jokowi, mereka dapat dibebaskan dari rasa ketakutan selama ini dan dapat bangkit kembali untuk membangun diri dan lingkungan mereka dalam keberagaman jati diri Indonesia yang adil, damai, demokratis dan sejahtera.

Semoga 53 tahun integrasi dengan Indonesia, ada banyak ”Lessons learned” perihal Papua demi meraih Papua Tanah Damai dalam bingkai NKRI.  (*)

Penulis adalah Tokoh Masyarakat Papua, mantan Gubernur Papua dan pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebagai militer ia pernah menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Irian Jaya-Maluku.

Sumber: Jubi Papua

Datang ke Wamena, Niat Komnas HAM RI kembali ditolak korban HAM Papua

Tapol Papua yang diberikan grasi oleh Presiden Joko Widodo saat tiba di Wamena dan dijemput oleh keluarganya, tahun 2015 lalu - Dok. Jubi

Baliem News – Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pusat pada tanggal 20 Desember 2016 mengunjungi Wamena untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah korban pelanggaran HAM di wilayah pegunungan tengah Papua.

Dengan difasilitasi oleh Theo Hesegem selaku Ketua Advokasi Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, pertemuan dilakukan bersama eks tahanan politik dan juga para korban pelanggaran HAM lainya.

Theo Hesegem yang ditemui di Wamena, Rabu (28/12/2016) menjelaskan, maksud pertemuan perwakilan Komnas HAM pusat pada 20 Desember lalu dengan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Papua serta tahanan politik awalnya untuk memfasilitasi penyelesaian pelanggaran HAM di Papua dengan melengkapi berkas yang dinilai kurang.

“Ternyata kehadiran perwakilan Komnas HAM RI ini kembali ditolak oleh keluarga korban dan juga korban pelanggaran HAM yang hadir saat itu, begitu juga dengan mantan tapol Papua, Linus Hiluka dengan kawan-kawannya,” ungkap Theo Hesegem.

Theo mengakui bahwa para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di pegunungan bersama eks tapol mengapresiasi kehadiran perwakilan Komnas HAM pusat, namun tetap menolak penyelesaian pelanggaran HAM di Papua oleh negara karena menurutnya kasus pelanggaran HAM di Papua penanganannya tidak jelas dan selalu tidak mendapatkan keadilan bagi para korban.

“Pada pertemuan itu para korban dan keluarga juga menegaskan tidak percaya lagi kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua, karena negara sendirilah pelaku pelanggaran HAM tersebut dan penyelesaiannya harus dilakukan oleh pihak internasional sebagai penengah dan para korban juga mendesak negara pasifik agar meminta PBB mengirim utusan ke Papua,” tegasnya.

Menurut Theo, penolakan itu juga bagian dari suatu kekecewaan korban kepada kepada Komnas HAM RI dan negara, karena penanganannya sendiri dianggap lambat.

“Ini satu tantangan yang memang harus dihadapi Komnas HAM RI karena suara korban sangat penting bagi negara untuk menyelesaikan kasus HAM di Papua selama ini, karena penyelesaian tidak bisa mengabaikan suara korban dan keluarga korban dan permasalahannya jika korban mau atau tidak memberikan data juga hak dari korban itu sendiri,” paparnya.

Theo menambahkan, setelah terjadi penolakan oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, Komnas HAM RI dan juga jaringan advokasi penegakan hukum dan HAM pegunungan tengah Papua merencakan akan melakukan pertemuan kembali pada Februari 2017.

“Pertemuan selanjutnya itu dengan maksud mengundang seluruh korban pelanggaran HAM di Wilayah pegunungan Tengah Papua,” katanya.

Penolakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat oleh tim bentukan Menkopolhukam juga terus disuarakan eks tahanan politik Papua, Linus Hiluka.

“Kalau mau selesaikan masalah HAM di Papua haruslah dari dunia internasional dalam hal ini PBB dan juga negara Pasifik yang melakukan pencarian data, kalau negara Indonesia yang akan menyelesaikannya kami tetap menolak,” tegas Linus Hiluka.

Diakui pula, banyaknya tawaran kanan kiri untuk eks tahanan politik yang diberikan pemerintah pusat memang diakui mampu memakmurkan para mantan tahanan politik, tetapi tidak dengan rakyat bangsa Papua.

Untuk itu, dirinya tetap menolak setiap bentuk kompensasi dari negara dan kalau negara memang ingin menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua harus tinjau kembali Pepera.

“Karena menurut kami akar persoalan di Papua ada di Pepera itu, belum adanya penyelesaian HAM di Papua sehingga kami menolak semua kompensasi. Kami pun menolak penyelesaian pelanggaran HAM oleh negera Republik Indonesia, karena Indonesia lah pelaku pelanggaran HAM dan masa mereka sendiri yang mau menyelesaikannya,” tegas Linus. (*)

Sumber : Jubi Papua

Dua Tahun Jokowi Membisu di Atas Jeritan Rakyat Paniai

Presiden Indonesia, Joko Widodo, IST

 Oleh Natalius Pigai

HARI ini tanggal 8 Desember sudah genap dua tahun tragedi Paniai Berdarah. Peristiwa kejahatan kemananusiaan yang sampai saat ini masih mendapat perhatian baik masyarakat Papua, nasional maupun juga Internasional. 2 tahun pula Presiden Jokowi memimpin negeri ini dibayangi tragedi Paniai, 2 tahun pula Jokowi membisu di atas jeritan, rintihan dan ratapan rakyat Paniai.

Komnas HAM menyatakan sebegitu pentingnya kasus Paniai bagi rakyat Paniai dan masyarakat papua pada umumnya. Tentu ini sangat penting, dan bagi Komnas HAM sendiri bukan masalah sepele yang harus ditinggal diam.

Masalah ini bukan hanya penting bagi masyarakat Paniai tapi juga penting bagi Indonesia dimata dunia, karena sadar atau tidak peristiwa Paniai telah mendunia juga telah menjadi memori buruk bangsa Melanesia di Papua. Kami ingin sampaikan bahwa Masyarakat Paniai minta TNI dan Polri umumkan hasil penyelidikan yg pernah dilakukan, Komnas HAM sudah kirim surat ke Menkopolhukam tapi Pemerintah tidak mau mengumumkan bahkan terkesan menutupi pelaku.

Hasil penelusuran Komnas HAM bawah kasus Paniai ini letak kesalahannya ada di Pemerintah, sepanjang Pemerintah menutup nutupi pelaku khususnya terkait hasil penyelidikan institusi TNI dan Polri maka masyarakat tetap menolak siapapun yang melakukan penyelidikan.

Kami melihat masyarakat Paniai berfikir cerdas karena kalau belajar dari kasus-kasus yang lain, semua pelaku tidak pernah terbukti karena TNI dan Polri tidak pernah mengumumkan pelakunya bahkan terkesan menyembunyikan pelakunya, kecuali kalau masyarakat atau keluarga korban mau melakukan otopsi, sementara otopsi ada benturan dengan budaya, jadi satu satunya jalan keluar adalah TNI dan Polri harus mengumumkan hasil penyelidikannya.

Setelah orangnya ketahuan baru Komnas HAM bisa melakukan penyelidikan Pro justisia UU 26 tahun 2000 tentang HAM berat. Kemudian Anda tanya kepada kami mengapa Komnas tidak lakukan dari tahun lalu atau sekarang, jawaban kami sederhana, kami tidak mau menipu rakyat, karena alat bukti untuk menunjukkan orang (pelaku) sulit diketahui, kecuali komandan atau kesatuannya saja yang bisa kami tahu, tapi pelaku akan sulit, lain halnya kalau TNI dan Polri tunjuk atau pelaku mengaku sendiri, autopsi.

Kami belajar dari pengalaman hasil penyelidikan Komnas HAM yang ada bahwa seluruh hasil penyelidikan HAM berat semua sulit dibuktikan. Semua bukti tidak ada yang kuat termasuk Wamena dan Wasior. Jadi kalau dibawa ke pengadilan, pelakunya pasti dibebaskan. Paniai tidak mau mengalami hal yang sama, Paniai ingin pelaku diberi hukuman berat sesuai dengan UU 26 tahun 2000 bahkan terancam hukuman mati kepada si pelaku. Karena itu, kami apresiasi cara advokasi rakyat Paniai yang konsisten minta negara melalui TNI dan Polri umumkan pelakunya.

Jika kasus Paniai ditanya oleh siapapun termasuk dunia Internasional maka yang menutupi pelaku dan tidak mau buka hasil penyelidikan itu Menkopolhukam atau Pemerintah. Jadi kalau ada oknum-oknum termasuk orang Komnasham yang memaksa agar lakukan penyelidikan maka saya pastikan itu pekerjaan penyelidikan beraroma politik bukan Hak Asasi Manusia murni. Kami ini sebagai pekerja Kemanusiaan, dan bukan orang politik. Kami empati pada korban dan rakyat kecil dengan kebenaran dan keadilan bukan hanya menyenangkan rakyat tapi secara substansial pada akhirnya tidak mendapat keadilan.

Dengan demikian siapa yang salah dan menghambat dalam penyelidikan kasus Paniai maka saya menduga negara dalam hal ini Presiden Joko Widodo dengan sadar dan sengaja menutupi pelaku karena tidak mau kehilangan muka, namun memaksa Komnas HAM melalui Menkopolhukam

lakukan penyelidikan, itu sebuah bukti nyata intervensi negara sebagai aktor pelaku dalam sistem kerja Komnas HAM sebagai sebuah lembaga independen.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia sendiri, sudah mengumumkan kepada semua komunitas pembela HAM dan yang peduli HAM baik di dalam negeri dan luar negeri bahwa penyelidikan Paniai sudah, sebuah pembohongan bagi orang-orang pencari keadilan di pedalaman Paniai.

Tragedi Paniai telah menjadi sebuah memori kelam bangsa Papua Melanesia, juga telah menjadi sejarah kelam disamping lebih dari 5 ribu rakyat Papua yang ditangkap, dianiaya, disiksa Dab dibunuh hanya dalam 2 tahun kepemimpinan Jokowi Widodo di negeri ini. Apapun ceritanya sikap Jokowi yang membisu diatas jeritan kemanusiaan rakyat Papua telah menjauhkan orang Papua dari Rasa nasionalisme dan sukses memantapkan Labilitas integrasi politik papua.

Sudah terlalu lama (50 tahun) orang Paniai telah menderita, ditangkap, dianiaya, disiksa, dan dibunuh saban hari tanpa henti, penuh ketakutan, rintian, ratapan, tangisan, kesediaan saban hari menghiasi orang Paniai, mereka hidup ibarat daerah jajahan. Dari Ribuan manusia yg mati sia sia, biarkan mereka berjuang demi keadilan untuk sekali ini. (*)

Penulis adalah Komisioner Komnas HAM, tinggal I Jakarta

Sogavare: Demi West Papua, MSG Akan Luaskan Dukungan

PM Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare saat bertemu ULMWP di Honiara, awal tahun 2016 - Dok. Jubi

Jayapura, B-News – Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare menegaskan bahwa Melanesia Spearhead Group (MSG) akan mengikutsertakan Mikronesia, Polinesia, dan negeri-negeri Afrika untuk berjuang melawan pelanggaran HAM di West Papua.

Sogavare mengungkapkan hal tersebut di hadapan Parlemen Kepulauan Solomon ketika ditanyakan oleh Pemimpin Oposisi, Jeremiah Manele, Kamis, (15/12) seperti dilansir Solomon Star Jum’at (16/12/2016).

Menurut Sogavare, Papua Nugini dan Fiji sudah jelas memilih jalan berbeda atas persoalan West Papua dan tidak berkeinginan mengikuti tujuan dan pendirian MSG.

“PNG itu berbatasan langsung dengan Indonesia dan memilih lebih berhat-hati, sedangkan Fiji sudah punya hubungan yang kokoh dengan Indonesia,” ujar Sogavare.

Atas dasar itulah, lanjutnya, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia baru akan mengikutsertakan negeri-negeri Mikronesia dan Polinesia serta kelompok non aliansi di Afrika,” ujarnya.

Lebih lanjut Sogavare menegaskan pemerintahannya akan terus melanjutkan diplomasi terkait isu West Papua melalui pengiriman utusan khusus untuk berkonsultasi dan menjalin hubungan di negeri-negeri Pasifik.

“Kami kirimkan utusan untuk bicara dengan para pemimpin di dalam lingkaran kami sendiri dan keluar Melanesia,” ujar Ketua MSG tersebut.

Rex Horoi adalah utusan khusus Kepulauan Solomon untuk persoalan West Papua. Sogavare mengatakan masa tugas utusan tersebut akan berakhir setelah dua tahun periode kepemimpinannya di MSG.

Namun, Sogavare menghendaki persoalan ini dibicarakan di Parlemen untuk mencari cara agar tugas-tugas (penanganan West Papua) tersebut bisa tetap berlanjut walau kepemimpinannya di MSG selesai.

Indonesia sebaiknya memahami

Jeremiah Manele, Pemimpin Oposisi parlemen Solomon di kesempatan itu mengakui bahwa persoalan West Papua adalah isu kompleks karena keterkaitan antara pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri.

Namun, lanjutnya, inilah pertama kalinya Pemerintah Solomon mengambil langkah proaktif terkait kebijakan ini.

“Penting sekali bagi Indonesia untuk memahami posisi kita,” kata Manele sambil berharap bahwa konsultasi dan jalinan hubungan dua arah di Pasifik tersebut dapat berlanjut. “Hal itu bisa membantu Indonesia mengerti darimana asal usul kita,” tambahnya.

Manele juga mendukung kebijakan pemerintah Kepulauan Solomon terhadap West Papua dengan menambahkan bahwa pendekatan yang sudah dilakukan sekarang tidak kontra produktif.

“Saya kira sebaiknya memang pendekatan konsultatif dan lebih dua arah harus kita lanjutkan terkait persoalan ini, agar tidak kontra produktif,” ujarnya.

Manele juga mendukung gagasan melanjutkan kebijakan ini di Parlemen setelah periode Horoi berakhir.

Awal November lalu sebuah pernyataan sikap dari Kelompok Oposisi Parlemen sempat menggugat Perdana Menteri Sogavare atas kebijakannya yang dinilai sangat konfrontatif terkait West Papua. Oposisi menghendaki perubahan pendekatan terkait isu tersebut.

“Kita semua peduli masalah pelanggaran HAM di West Papua. Namun ada cara lain menangani isu ini ketimbang mengambil pendekatan konfrontatif seperti yang dilakukan Perdana Menteri. Itu tak saja sudah mengintervensi kedaulatan Indonesia, namun juga urusan domestik negara itu,” ujar pernyataan tersebut.

Namun, dengan pernyataan tanggapan Jeremiah Manele, pemimpin oposisi, Kamis lalu itu di hadapan parlemen, tampaknya Pemerintah Solomon dan Parlemen pada akhirnya melanjutkan komitmen mengadvokasi persoalan pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri West Papua dengan pendekatan yang lebih partisipatif.(*)

Sumber : Jubi Papua

MEDIA HARUS TERBUKA JANGAN MENJADI ALAT PENGUASA.

Foto FB

Indonesia sedang menutupi apa yang terjadi di sidang tahunan PBB sejak 22-24 september 2016.

Kolonial Indonesia kerja keras untuk menutupi dinamika politik dan Isu HAM dalam sidang tahunan PBB.
6 negara pasfik yang tergabung dalam koalisi pasifik untuk West Papua Masing-masing Salomon Islands, Vanuatu, Tonga, Republik kepulauan Marshall, Nauru dan Tavalu.

6 negara ini mengangkat isu West Papua tentang pelanggaran HAM dan Hak Penentuan nasib sendiri (SELF DEERMINATION) bagi rakyat Papua.

Untuk menutupi situasi ini, kolonial sedang kampanye tentang pemilihan kepala daerah tahun 2017.
Hari ini di kota Jayapura KPU jalan kasih penguman kepada rakyat sebagai warga negara Indonesia, agar segera mendaftarkan diri ke RT /RW agar bisa terdaftar sebagai pemilih, kemudian segera urus E KTP.

Heranya lagi media lokal, nasional baik media cetak maupun elektronik tidak pernah publikasikan situasi sidang tahunan PBB.
Hanya media Lokal seperti Tabloid Jubi , #Suara Papua yang Update tentang Sidang Tahunan PBB.

Foto FB

Sementara itu media lain yang merupakan milik kolonial seperti CendrawasihPos dan media lain bungkam seribu bahasa.
Seharusnya media harus indevenden, tetapi media di papua dan semua agen penguasa jadi tidak heran.
Jika terus tutupi situasi ini apa yang akan terjadi apabila suatu saat Ada resolusi di PBB? Rakyat indonesia yang ada di papua mau dikemanakan?

Seharusnya terbuka supaya rakyat indonesia di papua harus tau tentang perjuagan orang papua yang menuntut hak penentuan nasib sediri yang saat di konsumsi oleh 193 negara anggota PBB.


Sumber : FB. Sekjen KNPB nesta.gimbal

Manokwari 3 Korban Penembakan, 1 Tewas Aktivis Papua, Bermula dari Anak Fakfak Yang ditikam

Photo Ilustrasi dari google

WPNA NEWS: Berdasarkan info yang kami terima dari pimpinan WPNA di Manokwari, Markus Yenu (Gubernur Executive).

Pada  26/10/2016 jam 21:45 WPB bertempat di sekitar Sanggeng Manokwari terjadi penikaman terhadap anak Papua bernama "Vigal Pauspaus" asal Fakfak hingga isi perut keluar. Penikaman ini dilakukan oleh seorang warga non Papua asal Makasar.


Hal ini bermula ketika Vigal makan disebuah warung makan disekitar kantor Golkar sanggeng Manokwari namun setelah makan Vigal belum bisa bayar makan tersebut karena uangnya kurang sehingga dia menelpon orang tuanya untuk datang bayar.

Menurut Abdul Pauspaus bahwa anaknya Figal Pauspaus sekitar jam 22.00 WPB malam setelah selesai makan nasi kuning di salah satu warung di jalan yosudarso tepatnya di depan dealer honda namun ia tidak sempat membayar karena tidak memiliki uang sehingga ia menelpon bapaknya dan datang untuk bayar setelah ayahnya tiba dan ia menyampaikan bahwa kalian bersabar karena saya juga muslim dan saya balik kerumah untuk ambil uang tuk bayar dan setelah dula kembali namun sudah Terjadi penikaman terhadap anaknya.

Mendengar hal tersebut masyarakat Papua di Sanggeng langsung melakukan perlawanan dengan memalang jalan-jalan.
Aksi pemalangan oleh masyarakat ini berujung bentrok dengan aparat kepolisian RI di Manokwari ketika aparat kepolisi berusaha untuk membuka palang namun terjadi tarik menarik palang akhirnya aparat kepolisian mengeluarkan tembakan rentetan yang mengakibatkan tewasnya salah satu masyarakat yang juga anggota pengurus WPNA wilayah Manokwari "Onesimus Rimayom" dan beberapa masyarakat sipil lainnya yang luka parah dan kini sedang dirawat di RS Angkat Laut fasharkan manokwari.

Korban meninggal atas nama Onesimus Rumayom umur sekitar ± 40 tahun korban adalah aktivis HAM dari WPNA / ULMWP Menurut kesaksian anaknya bahwa ayahnya sedang mau keluar dari rumah untuk membeli makan malam di warung namun selang 5 menit ayahnya di tembak aparat kepolisian yang melakukan penyusunan di jalan Yosudarso dan jalan sepatu sanggeng (sumber: Edison Baransano

Jenasah berada di rumah sakit AL Manokwari dan korban penembakan atas nama erik inggabouw umur 18 thn ditembak di leher dan Tinus urbinas 38 tahun di tembak di tangan.

Laporan lain yang disampaikan bahwa, situasi Manokwari sangat tegang dan aparat kepolisian berjaga jaga di beberapa tempat disepanjang jalan.


Sumber : WPNA

Komnas HAM: Pemerintah Lindungi Pelaku Paniai Berdarah

Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM RI

JAYAPURA, BaliemNews — Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM RI mengaku mendapat tekanan dari berbagai pihak terkait proses penyelesaian Kasus Paniai Berdarah, 8 Desember 2014. Sementara, pemerintah terkesan melindungi para pelaku dalam kasus ini.

“Kami ingin sampaikan bahwa masyarakat Paniai minta TNI dan Polri umumkan hasil penyelidikan yang pernah dilakukan. Komnas HAM sudah kirim surat ke Menko Polhukam, tetapi Pemerintah tidak mau mengumumkan, bahkan terkesan menutupi pelaku! Nah, kasus Paniai ini letak kesalahannya ada di Pemerintah. Sepanjang mereka menutup-nutupi pelaku khususnya terkait hasil penyelidikan institusi TNI dan Polri, maka masyarakat tetap menolak siapapun yang melakukan penyelidikan,” ungkapnya, dikutip dari keterangan tertulis yang dikirim ke suarapapua.com, Senin (17/10/2016).

Sudah dua tahun tragedi Paniai Berdarah belum terungkap. Penembakan yang menewaskan empat pelajar tak berdosa dan melukai beberapa warga setempat, diakuinya, hingga kini masih ditunggu-tunggu kapan akan dituntaskan.

“Banyak pihak pertanyakan, termasuk kapan Komnas HAM mau lakukan penyelidikan pro justisia, terus apa yang terjadi dengan Komnas HAM, dan sederet pertanyaan lainnya. Memang Kasus Paniai Berdarah ini begitu penting bagi rakyat Paniai dan masyarakat Papua pada umumnya, juga begitu penting bagi Indonesia di mata dunia, karena sadar atau tidak, peristiwa Paniai telah mendunia, juga telah menjadi memori buruk bangsa Melanesia di Papua,” beber Pigai.

“Saya kira masyarakat Paniai berpikir cerdas karena kalau belajar dari kasus-kasus yang lain, semua tidak pernah terbukti karena TNI dan Polri tidak pernah umumkan pelakunya bahkan menyembunyikan pelakunya, kecuali kalau masyarakat atau keluarga korban mau melakukan otopsi, sementara otopsi ada benturan dengan budaya. Nah, satu-satunya jalan keluar adalah TNI dan Polri harus mengumumkan hasil penyelidikannya. Setelah orangnya ketahuan baru Komnas HAM bisa lakukan penyelidikan, pro justisia Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang HAM berat,” tuturnya.

Menjawab pertanyaan, mengapa Komnas HAM tidak lakukan dari tahun lalu atau sekarang, menurut Natalius, “Jawaban saya sederhana, kami tidak mau menipu rakyat, karena alat bukti untuk menunjukkan orang (pelaku) sulit ketahui, kecuali komandan atau kesatuannya saja yang bisa kami tahu, tetapi pelaku akan sulit, lain halnya kalau TNI dan Polri tunjuk atau pelaku mengaku sendiri, autopsi.”

Natalius lebih lanjut membeberkan, dari seluruh hasil penyelidikan HAM berat yang dilakukan oleh Komnas HAM hampir semua tidak terbukti, bahkan berkas yang ada saat ini di Komnas HAM, semua bukti tidak ada yang kuat termasuk kasus Wamena Berdarah dan kasus Wasior.

“Jadi, kalau dibawa ke pengadilan pelakunya pasti dibebaskan. Kasus Paniai Berdarah tidak mau mengalami hal yang sama. Kasus Paniai ingin pelaku diberi hukuman berat sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2000, bahkan terancam hukuman mati kepada si pelaku. Makanya kami apresiasi rakyat Paniai yang konsisten minta TNI dan Polri umumkan pelakunya,” ujar Natalius.

Diakuinya, kasus Paniai Berdarah ditanya oleh siapapun termasuk dunia Internasional, maka yang menutupi pelaku dan tak mau buka hasil penyelidikan itu Menko Polhukam atau Pemerintah.

“Kalau ada oknum-oknum termasuk orang Komnas HAM yang memaksa agar lakukan penyelidikan, maka saya pastikan itu pekerjaan penyelidikan beraroma politik, bukan Hak Asasi Manusia murni. Saya ini pekerja Kemanusiaan, saya bukan orang politik. Kami empati pada korban dan rakyat kecil dengan kebenaran dan keadilan, bukan hanya menyenangkan rakyat, tetapi secara substansial pada akhirnya tidak mendapat keadilan,” tuturnya.

Sikap yang sama ini menurut Pigai, sudah dilakukan Komnas HAM pada penyelidikan HAM berat, selain Paniai, Papua, juga wilayah Indonesia lainnya.

“Dengan demikian, siapa yang salah dan menghambat dalam penyelidikan kasus Paniai, maka saya menduga negara dengan sadar dan sengaja menutupi pelaku sembari memaksa Komnas HAM lakukan penyelidikan, itu sebuah pembohongan kepada keluarga korban karena hasilnya pelaku tidak akan ketahuan di pengadilan. Sementara Indonesia umumkan kepada semua komunitas pembela HAM dan yang peduli HAM baik di dalam negeri dan luar negeri bahwa penyelidikan Paniai sudah selesai, itu sebuah pembohongan bagi orang-orang pencari keadilan di Paniai,” tandasnya.

Ia menambahkan, sudah terlalu lama, 50 tahun lebih, orang Paniai menderita, ditangkap, dianiaya, disiksa, dan dibunuh saban hari tanpa henti. Kehidupannya penuh ketakutan, kesedihan, rintihan, ratapan dan tangisan hari-hari orang Paniai. “Hingga hari ini mereka hidup ibarat di daerah jajahan. Dari ribuan manusia yang mati sia-sia, biarkan mereka berjuang demi keadilan untuk sekali ini,” tegas Pigai.

Sumber : suarapapua.com