BERITA TERBARU

Rabu, 26 Oktober 2016

MEDIA HARUS TERBUKA JANGAN MENJADI ALAT PENGUASA.

Foto FB
Indonesia sedang menutupi apa yang terjadi di sidang tahunan PBB sejak 22-24 september 2016.

Kolonial Indonesia kerja keras untuk menutupi dinamika politik dan Isu HAM dalam sidang tahunan PBB.
6 negara pasfik yang tergabung dalam koalisi pasifik untuk West Papua Masing-masing Salomon Islands, Vanuatu, Tonga, Republik kepulauan Marshall, Nauru dan Tavalu.

6 negara ini mengangkat isu West Papua tentang pelanggaran HAM dan Hak Penentuan nasib sendiri (SELF DEERMINATION) bagi rakyat Papua.

Untuk menutupi situasi ini, kolonial sedang kampanye tentang pemilihan kepala daerah tahun 2017.
Hari ini di kota Jayapura KPU jalan kasih penguman kepada rakyat sebagai warga negara Indonesia, agar segera mendaftarkan diri ke RT /RW agar bisa terdaftar sebagai pemilih, kemudian segera urus E KTP.

Heranya lagi media lokal, nasional baik media cetak maupun elektronik tidak pernah publikasikan situasi sidang tahunan PBB.
Hanya media Lokal seperti Tabloid Jubi , #Suara Papua yang Update tentang Sidang Tahunan PBB.

Foto FB
Sementara itu media lain yang merupakan milik kolonial seperti CendrawasihPos dan media lain bungkam seribu bahasa.
Seharusnya media harus indevenden, tetapi media di papua dan semua agen penguasa jadi tidak heran.
Jika terus tutupi situasi ini apa yang akan terjadi apabila suatu saat Ada resolusi di PBB? Rakyat indonesia yang ada di papua mau dikemanakan?

Seharusnya terbuka supaya rakyat indonesia di papua harus tau tentang perjuagan orang papua yang menuntut hak penentuan nasib sediri yang saat di konsumsi oleh 193 negara anggota PBB.


Sumber : FB. Sekjen KNPB nesta.gimbal
Share This :

Posting Komentar

 

Top